Sabtu, 05 November 2016


TOGEL168.com - Setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.

"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.

Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.

Terkait tuntutan pendemo, Kepala Negara menegaskan bahwa sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada perwakilan massa aksi bahwa proses hukum terhadap calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.

Karena itu Jokowi meminta massa pendemo untuk kembali ke rumah masing-masing. Dia juga meminta aparat keamanan bekerja keras menyelesaikan proses penegakan hukum dengan adil.

"Saya apresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Masyarakat tetap tenang dan jaga lingkungan masing-masing sehingga situasi aman dan damai," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berterima kasih kepada para ulama yang telah memimpin umatnya dengan baik. "Terima kasih kami sampaikan pada para ulama, kyai, habib, ustaz, yang memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan tertib dan damai," kata Jokowi.


Presiden Jokowi tuding ada aktor politik tunggangi aksi demo

Senin, 15 Agustus 2016

PDIP dikabarkan merapat ke Ahok, Gerindra jagokan Sandiaga-Saefullah


Partai Gerindra tengah menimbang pasangan Sandiaga Uno dan Saefullah untuk diusung di Pilgub DKI 2017. Nama pasangan Sandiaga-Saefullah menguat di tengah kabar PDIP merapat ke Basuki T Purnama (Ahok) dengan mengusung Ahok-Djarot.

"Kemungkinan besar Sandiaga Uno-Saefullah," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI JakartaMohamad Taufik, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Taufik meyakini jika enam parpol di Koalisi Kekeluargaan, yakni Gerindra, PKS, PPP, PAN, PKB, dan Demokrat, akan merestui bakal calon pasangan Sandiaga-Saefullah ini.

Jika PDIP akhirnya akan mengusung calonnya sendiri dengan 28 kursi yang dimilikinya, Taufik yakin Koalisi Kekeluargaan akan tetap berjalan mengusung Sandiaga-Saefullah.

"Enam kan setuju. Kalau PDIP (mau maju) sendiri atau mau mendukung sendiri kita sudah punya Sandiaga-Saefullah," kata Taufik.

Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengakui jika gagasan mengusung Sandiaga-Saefullah, baru dikomunikasikan secara informal dengan keenam partai lainnya di Koalisi Kekeluargaan tersebut.

"Sekarang Sandiaga Uno pasti. Insya Allah enam partai (koalisi kekeluargaan) sepakat Sandiaga Uno-Saefullah," kata Taufik.

"Sandi-Saefullah untuk Jakarta beradab. Mantap kan? Sudah pasti jadi itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, belakangan santer terdengar kabar PDIP bakal memutuskan untuk mengusung Ahok-Djarot di Pilgub DKI tahun depan. Bahkan, pasangan Ahok-Djarot disebut akan dideklarasikan saat momen perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-71.


www.togel168.com

PDIP dikabarkan merapat ke Ahok, Gerindra jagokan Sandiaga-Saefullah

Sabtu, 26 Maret 2016

SBY Ingatkan Jokowi Jangan Mau Diprovokasi


BERITA POLITIK-Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mau diprovokasi dan diadu domba.

Hal tersebut diungkapkan SBY menyikapi polemik kunjungan Presiden Jokowi ke bangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 18 Maret 2016.

Seperti diketahui, pasca kunjungan ke Hambalang, muncul berbagai pendapat yang menilai kedatangan Jokowi ke lokasi proyek tersebut untuk menyindir SBY.

Ada yang mengaitkan kunjungan Jokowi ke Hambalang sebagai jawaban atas pernyataan SBY yang meminta pemerintah tidak memaksakan diri membangun infrastruktur di tengah ekonomi yangs sedang sulit.

"Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses," tulis SBY melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono, Senin (21/3/2016).

SBY juga tidak percaya apabila ada pendapat kunjungan Jokowi ke Hambalang bertujuan untuk merusak kunjungannya berkeliling Pulau Jawa atau Tour de Java SBY. "Jika ada yang bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader & rakyat mau dihancurkan?" tulis SBY.

Dia mengatakan, aspirasi yang muncul dalam Tour de Java SBY bukan untuk dihancurkan, tapi justru didengar. "Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kicau SBY di Twitter.

SBY mengatakan alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang yang disebut Jokowi mangkrak bisa dipertanggungjawabkan.

"Sangat jelas & bisa dipertanggungjawabkan," tulisnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Hambalang)

Dia mengungkapkan, Roy Suryo saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) melanjutkan pembangunan proyek Hambalang. "Tetapi anggaran 'ditahan' DPR & KPK tak izinkan," kicau SBY.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi proyek Hambalang. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut kondisi proyek tersebut mangkrak.

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan -Jkw," tulis Jokowi melalui akun Twitternya, @jokowi, 18 Maret 2016.

berita politik-SBY Ingatkan Jokowi Jangan Mau Diprovokasi

Jumat, 31 Juli 2015

Tak punya pesaing, wali kota incumbent Mataram tak risau







BERITA POLITIK- Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana (Paket Aman) tidak risau menjadi calon tunggal dalam pilkada Kota Mataram karena belum adanya pasangan lain yang mendaftar.

"Tidak ada yang perlu dirisaukan, yang penting kita jalan terus melaksanakan tugas dan fungsi hingga pengujung masa jabatan," kata bakal calon wali kota Mataram Ahyar Abduh yang masih menjabat sebagai Wali Kota Mataram hingga 10 Agustus 2015, di Mataram, Jumat.

Politisi dari Partai Golkar ini berkomitmen akan tetap melaksanakan tugasnya secara maksimal hingga masa jabatannya selama lima tahun berakhir.

"Hari ini ya hari ini, kita harus berbuat lebih baik dari hari kemarin dan jangan biarkan matahari tenggelam tanpa makna," katanya.

Dengan belum adanya pasangan yang akan menjadi rivalnya dalam pesta demokrasi itu, Ahyar bersama wakilnya mengambil hikmah serta berusaha berpikir positif. "Hikmah yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah, Kota Mataram menjadi kota yang dikenal oleh daerah lain dan ini bisa menjadi promosi bagi Mataram," katanya.

Dia menilai, masuknya Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang cuma punya calon kepala daerah tunggal, Kota Mataram bisa disebut di mana-mana. Baik di media cetak maupun elektronik.

Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk melihat langsung kondisi perpolitikan di Kota Mataram, sekaligus pertumbuhan pembangunan, ekonomi dan SDM-nya. Dengan demikian, pemerintah pun akan tertarik untuk melaksanakan berbagai program unggulannya di kota ini, termasuk para investor.

"Prinsipnya kendati belum adanya penantang. Pasangan Aman tidak akan pernah risau, karena semua itu tergantung dari Allah," katanya sambil tersenyum.

Diketahui pasangan Aman yang merupakan pasangan petahana ini menjadi calon tunggal di dalam Pilkada Kota Mataram, karena hingga masa pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2015, tidak ada pasangan lain yang mendaftar.

Atas kondisi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram kembali akan membuka pendaftaran pada tanggal 1-3 Agustus 2015. Bila tidak ada yang mendaftar, maka pilkada Mataram akan ditunda pada 2017.

Berita politik- Tak punya pesaing, wali kota incumbent Mataram tak risau

Kamis, 30 Juli 2015

Tiga Mantan Koruptor Ini Optimistis Menang di Pilkada Sulut


BERITA POLITIK-Tiga mantan narapidana kasus korupsi di Sulawesi Utara yakin bakal menang pada pilkada 9 Desember 2015 nanti. Adalah Jimmy Rimba Rogi yang diusung Partai Golkar, PAN dan PPP, sebagai calon Wali Kota Manado.

Kemudian calon Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut (Golkar, PKS, Hanura dan PKPI) dan Vonny Anneke Panambunan (PKB dan PKPI) sebagai calon Bupati Minahasa Utara (Minut).

Ketiganya yang diwawancarai usai pemeriksaan kesehatan di RSU Prof Kandou Manado, Kamis 30 Juli 2015, mengaku sangat optimistis meraih kemenangan.

"Saya optimistis 100 persen akan meraih kemenangan pada Pilkada Gubernur Sulut nanti. Dan saya masih banyak pendukung militan," ujar Elly Lasut yang berpasangan dengan David Bobiboe.

Bahkan Elly sangat yakin mampu bersaing dengan duet cagub-cawagub dari PDIP, Olly Dondokambey-Steven Kandouw maupun jagoan Partai Demokrat-Gerindra, Maya Rumantir-Glenny Kairupan (Demokrat-Gerindra). "Kita tunggu saja pada 9 Desember nanti," katanya sembari tersenyum.

Elly merupakan mantan Bupati Talaud. Pada tahun 2011 divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado, karena bersalah dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008, dan sempat ditahan LP Sukamiskin, Jawa Barat.

Semasa menjadi bupati, Elly juga menjabat Ketua Partai Golkar Talaud. Saat Golkar pecah menjadi dua kubu, dia menjabat Plt Ketua Golkar versi Agung Laksono.

Sementara Vonny Anneke Panambunan juga yakin meraih kemenangan pada
Pilkada Minut. Mantan Bupati Minut itu berpasangan dengan Joppi Lengkong menjadi pesaing serius bupati incumbent, Sompie Sinyal yang berpasangan dengan Peggy Mekel.

"Saya optimistis menang. Makanya, kita semua berdoa, supaya saya menang," ujarnya.

Pada 2008 lalu, Vonny pernah tersandung kasus korupsi proyek studi kelayakan pembangunan Bandara Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Ia divonis 18 bulan kurungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Vonny tidak melakukan banding.

Mantan Noni Sulawesi Utara itu juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta atau menggantinya dengan kurungan selama enam bulan. Majelis hakim juga mewajibkan membayar denda Rp4,006 miliar.

Vonny dianggap telah memperkaya diri sendiri di bawah bendera PT Mahakam Diastar Internasional (MDI). Selaku Direktur PT MDI, Vonny dinilai tahu  perusahaan itu tidak mempunyai pengalaman FS. Kemudian Vonny mengalihkan ke PT Encona Engineering. Langkah itu bertentangan dengan pengadaan barang dan jasa.

Sementara Jimmy Rimba Rogi tak banyak berkomentar terkait dirinya sebagai mantan napi. Meski begitu, saat pendaftaran lalu di KPU Manado sebagai calon walikota dari Partai Golkar, PAN dan PPP berpasangan dengan Boby Daud dia meyakini mampu meraih suara terbanyak.

"Pendukung saya masih cukup loyal. Lihat saja saat pendaftaran lalu, cukup banyak massa yang mengantar saya dan Boby Daud," katanya.

Jimmy yang juga mantan Wali Kota Manado sempat divonis lima tahun penjara karena melakukan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Manado sepanjang tahun 2006-2007. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 68,837 miliar.

Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan mengatakan sah-sah saja mantan napi mendaftar di pilkada. "Karena putusan MK memperbolehkan mantan napi menjadi calon kepala daerah. Jadi tidak ada masalah, aturan yang memperbolehkan," ia menambahkan.

Berita politik-Tiga Mantan Koruptor Ini Optimistis Menang di Pilkada Sulut

Rabu, 29 Juli 2015

PDIP harap calon tunggal di Pilkada serentak langsung dilantik





BERITA POLITIK- Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanuddin menilai rencana penundaan Pilkada serentak akibat banyaknya calon tunggal di berbagai daerah merupakan langkah kontra produktif dengan roh demokrasi. Sebab, dia menyebut demokrasi telah memberi ruang dan memberi kesempatan kepada warga negara untuk ikut dipilih sebagai kepala daerah. 

"Kalau kemudian yang muncul hanya satu orang, maka demokrasi juga tidak bisa memaksa orang untuk maju. Dapat dibayangkan kalau beberapa tahun ke depan calonnya hanya tunggal, maka pemerintahan pun tidak akan terbentuk dan ini merugikan," kata TB Hasanuddin melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com, Rabu (29/7). 

Anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal. Sehingga, calon tunggal lebih baik dipilih secara aklamasi ketimbang gelaran pilkada ditunda. 

"Biarkan saja calon tunggal maju dan rakyat memilihnya. Berapa pun suara yang dia dapat, biarkan dia dilantik menjadi kepala daerah, supaya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya. 

Di beberapa negara maju, lanjut dia, tidak pernah dipermasalahkan jika ada calon tunggal dalam suatu pemilihan, sehingga calon tunggal dapat langsung dilantik. "Malah, di beberapa negara maju, calon tunggal langsung dilantik," ujarnya.

Berita politik- PDIP harap calon tunggal di Pilkada serentak langsung dilantik